Cikalong, 05 Februari 2026— Pemerintah Desa Cikalong menggelar rapat koordinasi internal penting di Balai Desa Cikalong terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang berlangsung pagi ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Cikalong H. TARDIANA, SH.selaku pimpinan tertinggi pemerintahan desa, didampingi Ketua DPD (Dewan Perwakilan Desa) sebagai perwakilan lembaga desa, serta dimoderatori oleh Bapak Sekretaris Desa yang memastikan jalannya diskusi berlangsung tertib, transparan, dan sesuai agenda.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh perangkat desa,Para kepala wilayah, serta perwakilan kelompok masyarakat terkait. Tujuan utama adalah menyusun prioritas penggunaan anggaran desa di tengah kebijakan nasional yang mengalami pergeseran signifikan pada TA 2026.

Menurut informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) melalui Permendesa Nomor 16 Tahun 2025, pagu Dana Desa nasional turun menjadi sekitar Rp 60-61 triliun (dari Rp 70-71 triliun pada 2025). Hal ini berdampak pada alokasi per desa di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat, di mana rata-rata desa menerima sekitar Rp 250-370 juta, tergantung formula (alokasi dasar + faktor penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kinerja).

Untuk Desa Cikalong sendiri, pagu Dana Desa TA 2026 diproyeksikan berada di kisaran 373.456.000 tersebut (berdasarkan pola serupa di kabupaten Tasikmalaya dan wilayah Jabar lainnya), dengan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar pengurangan ini disebabkan pengalihan dana untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk pembangunan gerai, pergudangan, dan operasional koperasi sebagai upaya memperkuat ekonomi desa secara nasional.

Dalam rapat tersebut, Kepala Desa menekankan pentingnya adaptasi:  

“Kita harus realistis menghadapi penurunan ini. Dana Desa 2026 harus difokuskan pada prioritas nasional sesuai Permendesa No. 16/2025, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem (termasuk BLT Desa maksimal terbatas), ketahanan pangan dan energi, layanan kesehatan dasar, ketahanan iklim dan bencana, dukungan KDMP, serta infrastruktur padat karya. Operasional pemerintahan desa dibatasi maksimal 3%, dan kita dilarang menggunakan dana untuk bimtek, dinas luar negeri, atau pembangunan kantor baru.”

Ketua DPD menambahkan bahwa peran BPD akan lebih aktif dalam pengawasan agar penggunaan dana tetap akuntabel dan partisipatif. “Kami akan memastikan musyawarah desa melibatkan warga, termasuk dalam penentuan prioritas yang sesuai kebutuhan riil masyarakat Cikalong, seperti penguatan ekonomi lokal melalui koperasi dan program ketahanan pangan.”

Sementara itu, ADD (sumber dari APBD Kabupaten Banjar) juga mengalami penyesuaian di banyak daerah, meski tetap menjadi penopang utama untuk penghasilan tetap (siltap) kepala desa, perangkat, serta operasional dasar. Rapat sepakat untuk mengoptimalkan sumber lain seperti Pendapatan Asli Desa (PADes) dan SiLPA tahun sebelumnya guna menutup kekurangan.

Sekretaris Desa sebagai moderator menutup rapat dengan menyusun langkah tindak lanjut:  

- Penyusunan Rancangan APBDes 2026 dalam waktu dekat.  

- Sosialisasi ke masyarakat melalui musrenbangdes.  

- Pelaporan elektronik dan pengawasan ketat sesuai aturan baru.

Rapat berlangsung kondusif dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga transparansi serta memastikan dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Cikalong. Pemerintah Desa Cikalong optimis dapat menjalankan program prioritas meski dengan anggaran lebih terbatas, demi kesejahteraan masyarakat di tahun 2026.  Pemanfaatan IT untuk Percepatan Implementasi Desa Digital (Desa Digital/IDM/SID/SDGS/Digides